top of page
Search

Mengenal Istilah Penting dalam Dunia Properti: SHM, HGB, PPJB, AJB hingga Villatel

11 minutes ago
7 min read

Bagi sebagian orang, membeli properti merupakan keputusan finansial jangka panjang. Namun, sebelum menentukan pilihan, ada satu hal yang sering kali luput diperhatikan: memahami istilah-istilah yang digunakan dalam transaksi properti.

Istilah seperti SHM, HGB, PPJB, AJB, PPAT, hingga villatel kerap muncul dalam penawaran properti. Masing-masing memiliki arti, fungsi, dan konteks yang berbeda. Memahaminya sejak awal dapat membantu calon pembeli lebih cermat dalam menilai sebuah produk properti dan memahami dokumen yang akan ditandatangani.

Dalam transaksi properti, aspek legalitas bukan sekadar formalitas. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah yang terdaftar.

Lantas, apa sebenarnya arti istilah-istilah tersebut?


SHM: Hak Kepemilikan Tanah dengan Status Hak Milik


SHM merupakan singkatan dari Sertifikat Hak Milik.

Secara hukum pertanahan, Hak Milik merupakan salah satu hak atas tanah yang dikenal dalam sistem agraria Indonesia. Hak Milik memberikan kewenangan yang lebih kuat dibandingkan beberapa bentuk hak atas tanah lainnya, dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa SHM merupakan bukti hak atas tanah yang telah didaftarkan, bukan sekadar dokumen kepemilikan biasa.

Pendaftaran tanah sendiri bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak, sekaligus menyediakan informasi mengenai data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah.

Dalam praktiknya, ketika seseorang membeli tanah atau properti, status sertifikat menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperiksa sebelum transaksi dilakukan.


HGB: Hak Guna Bangunan untuk Memiliki dan Mendirikan Bangunan


Istilah berikutnya yang sangat umum dalam dunia properti adalah HGB atau Hak Guna Bangunan.

Secara sederhana, HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Definisi tersebut telah dikenal dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan ketentuan mengenai HGB saat ini diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 18 Tahun 2021.

Berbeda dengan Hak Milik, HGB memiliki jangka waktu tertentu.

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, HGB dapat diberikan di atas Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan, atau Tanah Hak Milik dengan ketentuan jangka waktu sesuai dasar pemberiannya. Untuk HGB di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan, pemberian dapat diberikan paling lama 30 tahun, diperpanjang paling lama 20 tahun, dan diperbarui paling lama 30 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, calon pembeli sebaiknya tidak hanya bertanya apakah suatu properti berstatus HGB, tetapi juga memahami:

  • HGB tersebut berdiri di atas jenis tanah apa;

  • kapan hak tersebut mulai berlaku;

  • berapa sisa jangka waktunya;

  • bagaimana mekanisme perpanjangan atau pembaharuannya; dan

  • siapa pihak yang memiliki atau menguasai tanah dasarnya.

Dengan demikian, HGB tidak otomatis berarti status properti tersebut buruk atau tidak menarik. Yang lebih penting adalah memahami karakter dan ketentuan haknya secara menyeluruh.


Ilustrasi Perbedaan SHM dan SHGB (source pic from Google)
Ilustrasi Perbedaan SHM dan SHGB (source pic from Google)

PPJB: Perjanjian Pengikatan Jual Beli


Istilah PPJB merupakan singkatan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Secara umum, PPJB merupakan perjanjian pendahuluan yang mengikat para pihak untuk melakukan transaksi jual beli sebelum dilaksanakannya Akta Jual Beli.

Dalam regulasi perumahan, PP Nomor 12 Tahun 2021 mendefinisikan PPJB sebagai kesepakatan antara pelaku pembangunan dan calon pembeli untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun, yang dibuat di hadapan notaris dalam kondisi yang diatur oleh ketentuan tersebut.

Artinya, PPJB bukan sekadar tanda jadi biasa.

Dokumen tersebut dapat memuat berbagai hal penting terkait transaksi, seperti identitas para pihak, objek yang diperjanjikan, harga, tata cara pembayaran, serta ketentuan lain yang disepakati.

Karena itu, calon pembeli perlu membaca seluruh isi PPJB dengan teliti sebelum menandatanganinya.

Hal yang perlu diperhatikan antara lain:

  1. identitas pihak yang terlibat;

  2. objek properti yang diperjanjikan;

  3. status dan data legalitas;

  4. harga serta mekanisme pembayaran;

  5. jadwal penyelesaian;

  6. ketentuan pembatalan;

  7. hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan

  8. konsekuensi apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian.

Perlu diperhatikan pula bahwa regulasi mengenai PPJB telah mengalami perkembangan. Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah telah dicabut oleh PP Nomor 12 Tahun 2021.

Karena itu, informasi mengenai PPJB sebaiknya selalu merujuk pada ketentuan yang berlaku saat transaksi dilakukan.


Ilustrasi PPJB (source pic from Google)
Ilustrasi PPJB (source pic from Google)

AJB: Akta Jual Beli sebagai Bagian Penting dalam Peralihan Hak


Jika PPJB merupakan perjanjian pendahuluan, maka istilah berikutnya yang perlu dikenal adalah AJB atau Akta Jual Beli.

AJB merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam transaksi peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

PPAT sendiri merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.

Dalam proses jual beli tanah yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan peralihan hak, AJB menjadi salah satu dokumen penting dalam proses tersebut.

Karena itu, PPJB dan AJB tidak dapat dianggap sebagai dua istilah yang sama.

Sederhananya:

PPJB → kesepakatan atau pengikatan jual beli pada tahap pendahuluan.

AJB → akta jual beli yang dibuat oleh PPAT dalam rangka pelaksanaan transaksi dan peralihan hak sesuai ketentuan.

Namun, tahapan transaksi dapat berbeda bergantung pada jenis properti, kondisi objek, kesiapan dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku.


PPAT: Siapa yang Membuat Akta Tanah?


PPAT adalah singkatan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Perannya penting dalam berbagai kegiatan hukum terkait tanah, termasuk pembuatan akta tertentu yang menjadi dasar pendaftaran perubahan data pertanahan.

Dalam sistem pendaftaran tanah, keberadaan PPAT membantu memastikan perbuatan hukum tertentu terkait hak atas tanah dituangkan dalam bentuk akta yang sesuai dengan ketentuan.

Bagi calon pembeli properti, memahami peran PPAT juga penting agar tidak menganggap semua dokumen transaksi memiliki fungsi yang sama.


Sertifikat Bukan Satu-Satunya Hal yang Perlu Diperiksa


Ketika membeli properti, calon pembeli terkadang hanya fokus pada pertanyaan:

“Sertifikatnya SHM atau HGB?”

Padahal, pemeriksaan legalitas properti seharusnya lebih menyeluruh.

Status hak merupakan salah satu bagian yang penting, tetapi calon pembeli juga perlu memperhatikan kesesuaian data tanah, identitas pemegang hak, peruntukan tanah, kondisi objek, izin atau persetujuan bangunan yang relevan, serta dokumen transaksi.

Pendaftaran tanah sendiri mencakup data fisik dan data yuridis yang dapat menjadi informasi bagi pihak berkepentingan dalam melakukan perbuatan hukum atas tanah.

Dengan demikian, memahami status sertifikat sebaiknya menjadi langkah awal, bukan satu-satunya langkah dalam proses due diligence.


Apa Itu Villatel?


Salah Satu Konsep Bisnis Villatel Kelas Dunia Pertama di Pangandaran
Salah Satu Konsep Bisnis Villatel Kelas Dunia Pertama di Pangandaran

Selain istilah legalitas, dunia properti juga memiliki istilah yang berkaitan dengan model atau konsep produk.

Salah satunya adalah villatel.

Secara sederhana, istilah villatel merupakan gabungan dari kata villa dan hotel. Dalam praktik pemasaran properti, istilah ini umumnya digunakan untuk menggambarkan properti berbentuk villa yang dikembangkan dengan konsep pengelolaan dan operasional menyerupai hospitality atau hotel.

Konsep tersebut berbeda dari villa yang hanya digunakan sebagai properti pribadi.

Pada model villatel, aspek seperti operator, pengelolaan, reservasi, pemeliharaan, fasilitas, dan skema pendapatan dapat menjadi bagian dari model bisnis yang ditawarkan.

Namun, penting untuk dipahami bahwa “villatel” bukan merupakan jenis hak atas tanah.

Jadi, villatel dan HGB atau SHM berada dalam kategori yang berbeda.

SHM/HGB → berkaitan dengan status hak atas tanah.

PPJB/AJB → berkaitan dengan dokumen dan tahapan transaksi.

Villatel → berkaitan dengan konsep atau model properti dan pengelolaannya.

Pembedaan ini penting agar calon investor tidak mencampuradukkan istilah legalitas dengan istilah komersial.


Mengapa Istilah-Istilah Properti Ini Penting Dipahami Investor?


Bagi investor, membeli properti bukan hanya soal memilih lokasi yang menarik atau melihat potensi kenaikan nilai aset.

Ada aspek legal, finansial, dan operasional yang perlu dipahami secara bersamaan.

Misalnya, sebuah properti mungkin berada di lokasi strategis, tetapi calon pembeli tetap perlu mengetahui status hak atas tanahnya.

Begitu pula sebuah produk villatel dapat menawarkan konsep pengelolaan hospitality, tetapi calon investor tetap perlu memahami siapa pengelolanya, bagaimana skema pengelolaannya, apa saja biaya yang dibebankan, serta bagaimana mekanisme pendapatan dijelaskan dalam perjanjian.

Dengan kata lain, daya tarik produk dan legalitas adalah dua hal yang berbeda, tetapi sama-sama penting.


Memahami Perbedaan SHM, HGB, PPJB, AJB, dan Villatel


Agar lebih mudah dipahami, berikut ringkasannya:

Istilah

Pengertian Sederhana

Fokus

SHM

Sertifikat yang menunjukkan Hak Milik atas tanah

Status hak atas tanah

HGB

Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri

Status hak atas tanah

PPJB

Perjanjian pengikatan/pedahuluan jual beli

Tahap transaksi

AJB

Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT

Pelaksanaan jual beli/peralihan hak

PPAT

Pejabat yang berwenang membuat akta tanah tertentu

Proses pertanahan

Villatel

Konsep properti villa dengan pendekatan pengelolaan hospitality

Model bisnis properti

Tabel tersebut merupakan penyederhanaan untuk tujuan edukasi. Dalam transaksi nyata, penerapan masing-masing istilah dapat bergantung pada jenis objek, status tanah, struktur transaksi, serta ketentuan hukum yang berlaku.


Checklist Sebelum Membeli Properti


Memahami istilah adalah langkah awal. Sebelum mengambil keputusan pembelian, calon pembeli juga dapat menggunakan beberapa pertanyaan berikut sebagai checklist:


1. Apa status hak atas tanahnya?

Pastikan memahami apakah objek menggunakan SHM, HGB, atau jenis hak lainnya.


2. Siapa pemegang haknya?

Periksa kesesuaian nama dan data dalam dokumen dengan pihak yang melakukan transaksi.


3. Apa objek yang sebenarnya dibeli?

Pastikan luas tanah, bangunan, unit, lokasi, nomor kavling atau nomor unit sesuai dengan dokumen.


4. Bagaimana tahapan transaksinya?

Pahami apakah transaksi berada pada tahap pemesanan, PPJB, AJB, atau tahap lainnya.


5. Bagaimana mekanisme pembayarannya?

Periksa harga, uang muka, termin, biaya tambahan, pajak, dan biaya lain yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.


6. Bagaimana status bangunannya?

Untuk properti yang telah atau akan dibangun, pahami dokumen bangunan dan perizinan yang relevan.


7. Jika merupakan villatel, siapa operatornya?

Cari tahu siapa yang mengelola properti, bagaimana sistem operasionalnya, dan apa saja yang tercantum dalam perjanjian pengelolaan.


8. Apakah terdapat biaya pengelolaan?

Pahami maintenance fee, management fee, service charge, atau biaya lain apabila memang terdapat dalam skema produk.


9. Bagaimana ketentuan jika ingin menjual kembali?

Pastikan memahami ketentuan pengalihan atau penjualan kembali sesuai dokumen dan status haknya.


10. Apakah seluruh informasi dapat diverifikasi?

Jangan hanya mengandalkan materi promosi. Dokumen legal dan informasi transaksi perlu diperiksa secara cermat.


Properti Bukan Hanya Tentang Harga


Harga sering menjadi faktor pertama yang diperhatikan ketika seseorang mencari properti.

Namun, harga seharusnya tidak menjadi satu-satunya dasar pengambilan keputusan.

Lokasi, legalitas, peruntukan, akses, kondisi pasar, kualitas pengelolaan, potensi penggunaan, serta skema transaksi juga memiliki peran penting.

Bahkan dua properti dengan harga yang sama belum tentu memiliki karakter investasi yang sama.

Karena itu, semakin besar nilai transaksi, semakin penting pula proses pemeriksaan sebelum pembelian.


Grand Pangandaran dan Pentingnya Memahami Produk Properti


Sebagai kawasan komersial bisnis terpadu dan terintegrasi di Pangandaran, Grand Pangandaran menghadirkan berbagai pilihan produk properti, mulai dari properti hospitality hingga ruang komersial.

Dalam memilih produk properti, calon investor tetap perlu memahami karakter masing-masing produk.

Produk seperti The Allure Villas managed by Sahid dan The Savva Villas by Alana menggunakan pendekatan villatel, sehingga pembahasannya tidak hanya berkaitan dengan unit properti, tetapi juga konsep hospitality dan pengelolaan.

Sementara produk seperti ruko maupun lot komersial memiliki karakter penggunaan dan pertimbangan investasi yang berbeda.

Karena itu, pemahaman mengenai istilah properti menjadi penting sebelum menentukan produk yang sesuai dengan tujuan investasi.


Kawasan Komersial Bisnis Grand Pangandaran
Kawasan Komersial Bisnis Grand Pangandaran






 
 
 

Comments


bottom of page